Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, S.H., mengharapkan penyaluran Rastra (Beras Sejahtera) dari Kantor Seksi Logisti Putussibau tepat sasaran bagi warga yang tidak mampu. Sebab menurut Wakil Bupati Kapuas Hulu, selama ini masih ada.
Selengkapnya
Beberapa tahun terakhir telah terjadi berbagai musibah atau bencana di Kabupaten Kapuas Hulu. Mulai dari bencana alam berupa longsor di Kecamatan Jongkong, angin puting beliung di Kecamatan Badau dan Mentebah, musibah tenggelamnya rombong anak-anak.
Selengkapnya
Setelah melalui proses yang cukup panjang akhirnya 618 guru kontrak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menerima Surat Keputusan (SK) Bupati. SK tersebut diserahkan oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, S.H., di.
Selengkapnya
Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, S.H. mengatakan, beberapa bulan lalu dirinya dipanggil oleh Kementerian Keuangan dan Presiden RI, Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, daerah disoroti tentang serapan anggaran. "Beberapa bulan lalu kami.
Selengkapnya
Kepala Bandara Pangsuma Putussibau, Hariyanto mengatakan pihaknya mengusulkan untuk pembangunan runway atau landasan pacu sepanjang 2.100 meter dengan lebar 45 meter. Hal ini tentunya butuh pembebasan lahan. “Usulan pembebasan lahan itu.
Selengkapnya
Terkait persiapan Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan beberapa hal. Diantaranya terkait Pemutahiran Data Pemilih (PDP) Berkelanjutan. Komisioner Komisi Pemilihan.
Selengkapnya
Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, S.H. dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, S.H. menyalurkan 15.000 bibit pohon aren kepada 200 petani aren di Kecamatan Embaloh Hulu, Senin 06 November 2017. Keseluruhan petani tersebut berasal dari.
Selengkapnya
Wakil Ketua Komisi V DPR-RI, Lasarus menggelar tatap muka atau reses dengan Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu di kediaman Dinas Bupati Kapuas Hulu, Senin 06 November 2017 Pukul 19.00 Wib. Dalam pertemuan itu Wakil Ketua Komisi V DPR-RI.
Selengkapnya
Pelebaran jalan poros Lintas Utara di Kecamatan Badau sepanjang 3,7 Km terhambat. Pasalnya ada 16 warga dari Desa Badau dan Desa Janting, Kecamatan Badau, yang tanahnya terkena proyek pelebaran tersebut menolak ganti rugi dari Pemerintah.
Selengkapnya
