Warga Kabupaten Kapuas Hulu Minta Solusi Pemanfaatan Kayu


Ratusan orang masyarakat pekerja kayu di Kabupaten Kapuas Hulu mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu, Senin 16 Oktober 2017 Pukul 10.00 WIB. Masyarakat datang untuk beraudiensi dengan pihak Eksekutif, Legislatif dan TNI Polri setempat. Selain meminta dibuatkan regulasi yang melindungi pekerja kayu dan  masyarakat yang datang juga menyampaikan adanya oknum TNI yang melakukan praktek pungutan liar (pungli) terhadap masyarakat pembawa kayu.

Koordinator aksi audensi masyarakat lintas utara Kabupaten Kapuas Hulu, Edi BS mengatakan, masyarakat pekerja kayu sudah tidak tenang. Selain dikejar-kejar, ditangkap ada juga yang dipinta oleh oknum Aparat. “Menantu saya bawa kayu dari Putussibau ke Badau dicegat tentara Libas (Lintas Batas) di pos Kapar dan Guntul dikecamatan Batang Lupar. Menantu saya mau kasinya Rp 100 ribu tapi dipinta Rp 500 ribu untuk 1 truk kayu, kami jadi kesal dan lakukan audiensi agar Pemerintah dan pihak terkait tau masalah kami," tegas Koordinator aksi audensi masyarakat lintas utara Kabupaten Kapuas Hulu, disela aksi audiensi. Padahal, lanjut Koordinator aksi audensi masyarakat lintas utara Kabupaten Kapuas Hulu, pada Tahun 2008 an sudah pernah ada kesepakatan dari Pemerintah, Aparat dan masyarakat. Apabila kayu diambil untuk kebutuhan masyarakat dan beredarnya hanya di Kabupaten Kapuas Hulu itu tidak dipermasalahkan.  “Tapi kejadian kemarin kami hanya mau bawa ke Badau, masih wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, tapi dipinta uang,” tegas Koordinator aksi audensi masyarakat lintas utara Kabupaten Kapuas Hulu. Terkait aksi audiensi, tidak hanya dari masyarakat penebang kayu di Lintas Utara, ada juga dari Lintas Selatan dan Lintas Timur Kabupaten Kapuas Hulu. Keseluruhan masyarakat yang ikut audiensi sekitar 300an orang. “Harapan kami harus ada solusi berupa aturan yang bisa membantu masyarakat dalam memanfaatkan kayu,” tegas Koordinator aksi audensi masyarakat lintas utara Kabupaten Kapuas Hulu.

Terkait adanya kabar oknum Libas (Lintas Batas) melakukan pungutan liar, Komandan Kodim 1206/Psb, Letkol Inf. M. Ibnu Subroto menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut. “Saya baru tahu kabar ini, akan saya panggil komandan Libasnya. Adanya aduan seperti ini bagus, kalau bisa sampaikan nama oknum yang bersangkutan, akan saya tindak tegas,” ucap Komandan Kodim 1206/Psb. Komandan Kodim 1206/Psb menuturkan, terkait aksi audiensi tentang kayu sudah pernah dilakukan pada Maret 2008. Dimana dalam aksi tersebut, masyarakat juga menyampaikan ada pungutan liar. “Tidak menutup kemungkinan anggota saya ada juga melakukan itu, kalau seperti yang diadukan kali ini nanti akan saya panggil dan proses,” ucap Komandan Kodim 1206/Psb. Terkait adanya praktek pungutan liar yang diduga dilakukan oknum TNI, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu, Fabianus Kasim, S.H. mengatakan hal itu memang harus diserahkan ke satuan terkait. Kalau memang terbukti, harapannya bisa ditindak oleh satuan tersebut. “Kalau hal seperti itu tentu ada satuannya yang dapat menindak,” tegas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Terkait aksi audiensi masyarakat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, pihaknya hanya bersifat fasilitator, menyampaikan kebutuhan masyarakat supaya pihak terkait bisa tahu. Hal yang perlu dipahami juga oleh masyarakat adalah terkait wewenang kehutanan ini adalah wewenang Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah Pusat. “Terkait regulasi Pemerintah Provinsi Kalbar juga mengacu ke Undang-Undang. Terkait undang-undang kehutanan tersebut, merubahnya harus lewat DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Kementerian Kehutanan, maka permasalahan ini harus disampaikan hingga ke Pusat baru bisa dapat solusi untuk regulasinya,” terang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk jangka pendek, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu juga mengatakan, komitmen bersama antara pihak yang berwajib. Sebab kayu tersebut sudah menjadi kebutuhan individu masyarakat untuk bangun rumah, kebutuhan Pemerintah juga untuk pembangunan fisik infrastruktur. “Kalau fisik bangunan tidak dapat dikerjakan karena terkendala material bahan kayu dilarang, maka akan terhambat diserapan anggaran, imbasnya ke anggaran pembangunan kedepan, dana Pemerintah berkurang karena serapan minim,” tuntas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)

Share Post: