Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kapuas Hulu, Petrus Kusnadi mengatakan, belum lama ini pihaknya telah mengikuti pertemuan Nasional Disdikbud se Indonesia yang diadakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Republik Indonesia. Pada kesempatan itu Kepala Disdikbud Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, pihanya menegaskan tentang keadaan Kabupaten Kapuas Hulu yang kekurangan tenaga pendidik atau guru. "Setiap tahun pasti ada guru yang pensiun, kemudin meninggal dunia, bermasalah, pindah dan sebagainya. Kebutuhan guru di Kabupaten Kapuas Hulu ini kami sampaikan di Pertemuan Nasional itu," tegas Kepala Disdikbud Kabupaten Kapuas Hulu, di kantornya Jumat 15 Februari 2019.
Kepala Disdikbud Kabupaten Kapuas Hulu menuturkan, sebelumnya memang ada penerimaan guru PNS. Sehingga di Tahun 2019 ini ada penambahan PNS guru yakni sebanyak 124 orang, dimana 23 orang diantaranya merupakan guru kontra yang diterima PNS. "Kita bersyukur ada penerimaan PNS itu, akan tetapi masih belum mencukupi kebutuhan daerah. Kekurangan guru sekarang juga dikarenakan adanya guru kontrak yang sudah menjadi PNS, mereka tidak lagi bertugas di tempat tugas sebelumnya, melainkan mengajar disekolah yang baru. Artinya tempat sebelumnya dia mengajar terjadi kekurangan guru, untuk masalah ini harus dicarikan solusinya," papar Kepala Disdikbud Kabupaten Kapuas Hulu.
Menurutnya, penerimaan guru PNS harus dilakukan berkesinambungan. Sebab itu kebijakan moratorium dari Pemerintah Pusat harus dicabut. Apabila terus moratorium, daerah akan terus-menerus kekurangan guru. Kekurangan tenaga guru di Kabupaten Kapuas Hulu tentu akan berdampak terhadap kualitas pendidikan di Bumi Uncak Kapuas. "Pendidikan sangat penting, maju mundurnya suatu daerah ditentukan dari kualitas Sumber Daya Manusia," tutup Kepala Disdikbud Kabupaten Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)
