Panwaslu Kapuas Hulu menggelar Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada Tahun 2018 diaula Bank Kalbar, Rabu 14 Februari 2018. Ketua Panwaslu Kapuas Hulu, Mustaan mengatakan, sosialisasi dan deklarasi ini merupakan hal yang sangat penting demi mengawal segala kemungkinan yang bisa merusak pesta demokrasi melalui politik uang dan politisasi SARA pada Pilkada. “Ini adalah bentuk komitmen kami dalam membentuk Pemilu yang berintegritas dengan menolak dan melawan adanya politik uang dan politisasi sara,” ungkap Ketua Panwaslu Kapuas Hulu.
Ketua Panwaslu Kapuas Hulu menegaskan, bahwa politik uang dan politisasi SARA ini merupakan musuh bersama karena ini akan merusak dan mengganggu keamanan Pemilu. “Bawaslu RI sendiri sudah merilis bahwa ada tujuh Provinsi yang rawan Politik uang dan Politisasi SARA. Salah satunya Kalbar. Kalbar sendiri masuk dalam peringkat pertama untuk kerawan politisasi SARA dan politik uang,” tegas Ketua Panwaslu Kapuas Hulu. Maka untuk itu Ketua Panwaslu Kapuas Hulu mengajak, semua pemangku kepentingan yang ada di Kapuas Hulu agar dapat menciptakan Pemilu yang berintegritas dan profesional.
Sementara itu Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, SH mengatakan, deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA bukan yang pertama kali dilaksanakan dalam setiap pemilu, dengan tujuan agar pelaksanaan Pilkada bisa berjalan aman dan kondusif. "Mudah-mudahan Pilkada Kalbar bisa berjalan aman dan tertib, karena itu merupakan tanggungjawab bersama terutama di wilayah Kapuas Hulu," kata Bupati Kapuas Hulu.
Bupati Kapuas Hulu mengungkapkan, saat ini masyarakat sudah kebal dengan isu-isu SARA, namun masyarakat mesti berhati-hati dengan perkembangan teknologi yang bisa memanaskan situasi, jangan sampai terprovokasi. "Di tengah sulitnya ekonomi, sangat perlu deklarasi politik uang, tentu kita berharap sosialisasi itu sampai kelapisan masyarakat paling bawah," papar Bupati Kapuas Hulu.
Ketua PC GP Anshor Kapuas Hulu, Iman Shabirin mengharapkan, acara deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial. Namun memang harus tegas diterapkan di lapangan. “Saya berharap deklarasi ini mempunyai bobot, setiap Ormas maupun Parpol harus mengsosialisasikan deklarasi ini kesemua masyarakat. Karena ini bukan hanya menjadi tanggungjawab Panwaslu maupun KPU,” harap Ketua PC GP Anshor Kapuas Hulu, Rabu 14 Februari 2018.
Ketua PC GP Anshor Kapuas Hulu mengatakan, politik uang dan politisasi SARA ini harus dilawan karena kedua hal tersebut perusak utama demokrasi yang berkedaulatan rakyat. “Dari sisi calon Gubernur-Wakil Gubernur ini sangat berpotensi melakukan politik SARA. Maka kami berharap semua pihak harus menjaga dan memastikan pelaksanaan Pilkada aman dan terkendali,” tutup Ketua PC GP Anshor Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)
