Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Kementerian Pertanian RI, Ir. Heri Suliyanto, M.BA., melakukan supervisi di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Kementerian Pertanian RI mengecek realisasi program Kementan sekaligus meninjau potensi pertanian masyarakat di Kabupaten perbatasan RI-Malaysia ini. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Kementerian Pertanian RI bersama anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim serta Paing, Sekdis Pertanian Kapuas Hulu, mendadak mengunjungi Desa Kalis Raya, Kecamatan Kalis, Sabtu 25 November 2017. Desa tersebut salah satu Desa terpencil di Bumi Uncak Kapuas.
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian, Kementerian Pertanian RI, Ir. Heri Suliyanto, menjelaskan tugasnya ke Bumi Uncak Kapuas adalah untuk memastikan pelaksanaan program Kementerian Pertanian Tahun 2017 yang terjadi di Kapuas Hulu. Selain itu untuk mendapatkan masukan program prioritas ditahun 2018. "Dalam rangka menjalankan tugas itu, lebih spesifik kami mengecek cetak sawah, sebab kami ada memberikan program tersebut di Kapuas Hulu, ada 1.500 Hektare ditahun 2016 dan 500 Ha di 2017,". Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Kementerian Pertanian RI menjelaskan, dirinya sudah mengecek cetak sawah di Kecamatan Jongkong. Kemudian diluar jadwal mendatangi Kecamatan Kalis, untuk melihat potensi pertanian masyarakat. "Saya ke Kalis karena diajak Fabianus Kasim (anggota DPRD Kapuas Hulu), meninjau potensi masyarakat di Rantau Kalis," jelas Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Kementerian Pertanian RI.
Berbicara dorongan program dari Kementan ke masyarakat di Kabupaten, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Kementerian Pertanian RI menegaskan, benar-benar siap secara teknis dan regulasi. "Kalau dari segi teknis dan aturan sudah siap, Kementerian Pertanian bisa membantu anggarannya. Jangan sampai investasi azas manfaat tidak terwujud. Jadi kami cek disini (Rantau Kalis) apa memungkinkan potensi cetak sawah,". Dari tinjauan ke lapangan, dilaporkan masyarakat ada 400 Hektare lahan siap untuk cetak sawah. Tapi itu perlu juga dipastikan, ada atau tidak masyarakat yang menggarap nanti. Lalu masalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kapuas Hulu diperhatikan. "Kalau sudah ok semua, tinggal kami di Kementerian Pertanian mealokasikan anggaran,". Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Kementerian Pertanian RI menegaskan, program pertanian semua harus betul dari kebutuhan masyarakat. Potensinya ada, statusnya jelas. "Jangan sampai arealnya hutan lindung, jadi saya minta Dinas Pertnaian Kapuas Hulu dan instansi terkait harus di recek (cek kembali) hal ini," tegas Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Kementerian Pertanian RI.
Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim, menjelaskan, dirinya sengaja membawa Kepala Pusat Pelatihan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) Pertanian, Kementerian Pertanian RI, Ir. Heri Suliyanto ke Rantau Kalis untuk mengecek langsung potensi pertanian di Kecamatan Kalis. "Kami ketemu di pesawat, saya ajak dan beliau berkenan walau pun diluar tugas kedinasannya,". Anggota DPRD Kapuas Hulu mengatakan, komunikasi dengan Kementan terkait potensi pertanian masyarakat di Kalis, dan Kapuas Hulu pada umumnya harus difollowup (tindak lanjut) Dinas terkait di Kabupaten. "Potensi lahan sawah dan sumber air ada di Kalis ini, karena dana APBD kami terbatas kami rindukan pembangunan dari APBN. Kita harap ada Desa Nanga Danau, Nanga Tubu, Rantau Kalis dan lainnya dibantu dari Kementerian Pertanian,". Lebih jauh, Anggota DPRD Kapuas Hulu menegaskan, agar Dinas Pertanian dapat mengikuti pola dari Kementerian Pertanian. Walau diluar tugas rela datang ke Dusun dan masuk hutan untuk kebutuhan masyarakat di Perbatasan. "Kalau dari Pemerintah Pusat saja mau datang ke Dusun langsung, hendaknya Kadis di Kabupaten juga masuk ke Dusun. Kebutuhan masyarakat di Dusun bisa jadi bahan untuk diusulkan ke Pusat, sebab data valid dari lapangan. Kita jangan hanya upayakan dari APBD, tapi dari APBN juga," tegas Anggota DPRD Kapuas Hulu yang merupakan Legislator Hanura ini.
Sekretaris Dinas Pertanian Kapuas Hulu, Paing, mengatakan pihaknya akan mengecek data usulan pertanian dari Kalis. Guna memastikan apakah sudah dianggarkan atau sudah pernah diusul ke Pemerintah Pusat. "Keadaan ini akan kami cek. Apa sudah ada usulan atau tidak,". Sekretaris Dinas Pertanian Kapuas Hulu menjelaskan, pihaknya menyambut baik adanya permintaan masyarakat serta perhatian nyata dari Kementerian Pertanian. Pemerintah Daerah sifatnya tetap mendukung usulan masyarakat. Kalau pun masuk hutan lindung bisa coba diusulkan bersama pemanfaatannya sesuai aturan. "Tapi kata masyarakat disini (Rantau Kalis) sudah ada sertifikat pada lokasi yang diusulkan. Kalau hutan lindung Badan Pertanahan Nasional tidak bisa menerbitkan sertifikat tersebut,". Kecamatan Kalis kata Sekretaris Dinas Pertanian Kapuas Hulu, memang berpotensi untuk lahan pertanian karena bebas banjir. "Namun kami meminta masyarkat kedepannya, kalau mendapat program cetak sawah dari Pemerintah tidak boleh di alih fungsikan, jadi lahan sawah harus untuk sawah," tegas Sekretaris Dinas Pertanian Kapuas Hulu.
Kepala Desa Rantau Kalis, Yohanes Luat, menyatakan Desanya punya potensi pertanian. Sejauh ini ada lima kelompok tani yang memaksimalkan pertanian di Desa, seluruh kelompok tani itu juga sudah ada akta notaris. "Lahan pertanian di Desa kami, yang berpotensi 100 hektare lebih dan baru 30 hektare tergarap secara manual, setiap tahun kami usulkan agar ada bantuan cetak sawah,". Kepala Desa Rantau Kalis mengaku, masyarakatnya terbentur dengan aturan Pemerintah dalam membuka ladang. Sebab masyarakat tidak boleh bakar ladang. "Tidak boleh bakar ladang ini tidak masalah sebetulnya, tapi kami harapkan ada bantuan handtraktor dan sebagainya dari Kementerian," papar Kepala Desa Rantau Kalis. Sementara itu Kepala Desa Nanga Tubuk, Yohanes B turut mengharapkan adanya perhatian dari Kementerian Pertanian. "Keseluruhan potensi untuk cetak sawah di Desa kami ada 50 hektare, baru 25 hektare tergarap, sisanya kami mohon bantuan dari Kementerian Pertanian," papar Kepala Desa Nanga Tubuk. (Doc. Bidang SAI-DKIS)
