Polres Kabupaten Kapuas Hulu menggelar tatap muka dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Kepala Bidang, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dalam Rangka Sinergitas Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Yang Kondusif Menjelang Pilkada Gubernur 2018, di Aula Mapolres Setempat, Kamis 28 September 2017. Kapolres Kabupaten Kapuas Hulu, AKBP Imam Riyadi, SIK M, mengatakan, gangguan keamanan terjadi secara global. Mulai dari kawasan timur tengah yang didominasi konflik kepentingan. Kawasan semenanjung Korea juga konflik. Sementara di Filipina ada teroris Negara Islam di Irak dan Suriah ( ISIS). "Asia tenggara saat ini terganggu stabilitasnya," tutur Kapolres Kabupaten Kapuas Hulu. Terkait situasi politik dapat meningkatkan suhu gangguan keamanan. Ini perlu diantisipasi bersama. Apalagi ada isu-isu yang beredar. "Akun-akun medsos ada yang dibuat dan beraktifitas untuk mengadudomba antar masyarakat, Saracen. Ini pilkada di DKI (Daerah Khusus Ibukota) jadi terasa. Terkahir akun nikah siri terungkap. Ini dampak perkembangan teknologi, yang berdampak pada Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Belom lagi berita Hoax," papar Kapolres Kabupaten Kapuas Hulu.
Kemudian obsesi demokrasi, Kapolres Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan, memunculkan bentuk kebebasan berpendapat berupa diskusi nonkonstruktif mengembangkan isu yang tidak baik ke masyarakat. Sementara Kalbar akan Pilgub. "Demokrasi haruslah membuat masyarakat dewasa. Figur itu dipilih dari masyarakat," kata Kapolres Kabupaten Kapuas Hulu. Jangan sampai ada bentuk blackcampaign (cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap lawan atau calon lainnya). Kalau situasi sudah chaos (kejadian yang terjadi diluar atau berlawanan dengan hukum-hukum yang berlaku) biayanya besar dan butuh waktu serta kerjakeras untuk merehabnya. "Sebab itu semua pihak harus sukseskan demokrasi dengan baik. Masyarakat bisa sampaikan suara dengan hati nurani," ujar Kapolres Kabupaten Kapuas Hulu.
Dandim 1206/Putussibau, Lekol Inf M Ibnu Subroto, menuturkan, perjalanan politik tidak selalu mulus. Ada juga aksi di Kalbar, antar masa lakukan aksi yang saling berimbang. "Tapi hal ini tidak berpengaruh dengan Kapuas Hulu, hanya ada beberapa orang saja, sementara di daerah lain berduyun-duyun," ujar Dandim 1206/Putussibau. Pemilihan Umum (Pemilu) juga ada bentuk politik uang dan bentuk intimidasi. Hal ini dilarang dari aturan. "Tapi ini prakteknya tidak lepas. Tidak bisa hilang karena rasa acuh tak acuh dari pihak yang berkepentingan," tutur Dandim 1206/Putussibau. Saat ini di masyarakat sudah mulai membicarakan Politik Gubernur. Ini karena akan melaksanakan Pilkada Gubernur. "Agar bisa terlaksana baik semua masyarakat harus bekerjasama," pesan Dandim 1206/Putussibau.
Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir SH, mengatakan, ini tidak terasa, waktu sudah dekat Tahun 2018. "Saya lihat ada beberapa Kabupaten kota akan laksanakan pilkada, suhu politik sudah kelihatan. Untuk Kabupaten Kapuas Hulu memang tidak terlalu karena sudah dilaksanakan," kata Bupati Kapuas Hulu. Bicara ketertiban itu tanggungjawab semua pihak. Biasanya dalam pilkada isu-isu dan bentuk blackcampaign (cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap lawan atau calon lainnya) timbul. "Kita berkeinginan pilgub (Pilkada Gubernur) berjalan baik, tertib dan kondusif," ujar Bupati. Pilkada Gubernur selama ini berjalan aman tertib dan kondusif. Di Kalimantan Barat (Kalbar) menjadi zona yang aman, karena semua pihak bekerjasama menjaga kondusifitas. "Walau kadang sempat naik suhu politik, tapi itu masih dalam kewajaran," tutur Bupati Kapuas Hulu. Keamaanan harus dijaga dan diantisifasi. Apalagi pengaruh teknologi luar biasa, ini dapat mempengaruhi masyarakat. "Ini bisa memecah suku dan agama di masyarakat," kata Bupati Kapuas Hulu. Dalam pilkada data pemilih harus diperhatikan. Sebab kadang ada muncul penambahan, karena ada yang pindah dan datang. "Hal ini perlu diperhatikan KPU (Komisi Pemilihan Umum dan Panwas (Panitia Pengawas)," ujar Bupati Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)
