Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, SH memimpin Rapat Kerja (Raker) bersama Camat dan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Kapuas Hulu di gedung MABM, Selasa 30 Januari 2018 pagi. Kegiatan tersebut dileading (dipandu) sektori Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam rapat tersebut, Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, SH menuturkan rapat tersebut adalah wadah bersilaturahmi, bertukar informasi dan pikiran serta memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten dengan Camat dan Kepala Desa. Sebab itu Bupati Kapuas Hulu mengharapkan rapat tersebut dimanfaatkan dengan baik. “Apalagi kita sangat jarang berkumpul seperti ini,” ucap Bupati Kapuas Hulu kepada para Camat dan Kepala Desa.
Bupati Kapuas Hulu menjelaskan, Raker merupakan bentuk tanggungjawab bersama dalam mewujudkan pembangunan. Terutama menyangkut tugas dan fungsi masing-masing. “Termasuk juga tanggungjawab pengelolaan keuangan Desa dan sebagainya,”. Melalui Raker, Bupati Kapuas Hulu berharap agar koordinasi lintas bidang dapat semakin mantap, kemudian mensinergikan visi misi. Dari Desa juga harus disinkronkan selaras semua visi misinya. “Kalau ada yang tidak jelas langsung koordinasikan dengan pihak terkait,”. Dalam penyelenggara Pemerintah, ada tiga hakikat yang harus dilaksanakan, yakni pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Tiga hal tersebut memerlukan sinergitas, dengan tetap mengacu pada program Pemerintah sehingga bisa terwujud. “Seperti halnya amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, memberikan Desa untuk membangun Indonesia, maka kita menaruh harapan yang sama, dari Desa bisa membangun Kapuas Hulu,” kata Bupati Kapuas Hulu.
Harapan tersebut bisa terwujud, apabila setiap Desa mulai menggarap pengembangan ekonomi melalui program inovasi Desa, peningkatan kapasitas BUMDes, karena setiap Desa diharapkan memiliki produk unggulan yang bisa menjadi motor penggerak ekonomi ditingkat Desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kapuas Hulu, Alpiansyah, SE.M.Si menegaskan, agenda Raker tersebut menekankan ke setiap Desa untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan di Desa. Yang sifatnya pendapatan Desa secara keseluruhan, wadah sudah disiapkan Pemerintah, yakni melalui BUMDes, BUMDes boleh melakukan berbagai usaha yang berpotensi, seperti produk-produk unggulan, simpan-pinjam, sektor pariwisata atau apa saja yang menjadi unggulan Desa itu boleh diusahakan BUMDes,” tegas Kepala Dinas PMD Kapuas Hulu.
Namun itu perlu juga dukungan dari pihak Perbankan, tidak semata hanya mengandalkan DD (Dana Desa) yang dikelola BUMDes tersebut. Kepala Dinas PMD Kapuas Hulu yakin, jika sebuah BUMDes sudah maju, maka tidak menutup kemungkinan akan ada intervensi dari pihak Perbankan untuk memberikan modal. “Salah satu BUMDes di Jongkong ada sudah berhasil dibantu Kemendes, itu untuk pakan ternak. Artinya Pemerintah sangat konsentrasi dengan ekonomi kerakyatan, yang dikemas melalui BUMDes, silahkan usahakan produk unggulan apa saja yang ada di Desa itu,”. Untuk pengembangan ekonomi kerakyatan ditingkat Desa tersebut juga butuh SDM yang memadai, maka Kepala Dinas PMD Kapuas Hulu berharap, harus ada campur tangan multi pihak, baik itu OPD, lembaga keuangan memperkuat koordinasi dalam rangka penguatan ekonomi kerakyatan tersebut. “Sejauh ini baru sekitar 50 Desa yang sudah mempunyai BUMDes, namun itu masih butuh kerja keras bersama untuk pengembangannya,” tutup Kepala Dinas PMD Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)
