Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kapuas Hulu, Drs. Mohd Zaini, MM mengatakan pihaknya terus berupaya keras untuk menyelesaikan masalah temuan aset. Sebab hal tersebut merupakan kendala utama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Kami upayakan penyelesaian temuan aset secepatnya, kalau bisa selesai di Tahun 2017 ini. Kami ingin Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bisa kejar WTP,” ucap Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Senin 06 November 2017.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menegaskan, untuk menyelesaikan masalah temuan aset tersebut, pihaknya sudah memprioritaskan dari sisi anggaran, termasuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kapuas Hulu Tahun 2017. BKD juga telah membentuk tim untuk penyelesaian aset tersebut. “Tim kami terus bekerjasama dengan instansi lain dalam menyelesaikan masalah aset itu,”. Selanjutnya, bila ada pernyataan sebelumnya dari BKD tekait kendaraan Dinas di salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), itu sebetulnya tinggal diselesaikan saja. Sebab dari tim BKD sudah konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pontianak terkait hal itu. “Kendaraan Dinas yang kemarin disebut salah satu pegawai kami itu adalah aset dibawah tahun 1980an. Tapi hal ini sudah ada jalan penyelesaiannya, tinggal membuat berita acara saja sesuai petunjuk BPK,” tegas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
Terkait aset kendaraan, memang ada beberapa yang menjadi temuan. Ini terkait dengan kendaraan yang sudah lama. Surat menyurat dan fisiknya banyak yang sudah tidak ada karena sudah lama, rata-rata pengadaannya di tahun 1980an kebawah. “Beberapa diantaranya ada yang merupakan aset pelimpahan antar SKPD karena dulu nomenklaturnya berubah-ubah, atau mungkin ada yang sudah dilakukan penghapusan namun belum terlengkapi secara administrasi sehingga masih terdata di KIB (Kartu Inventaris Barang). Namun ini kami yakin di akhri 2017 ini sudah selesai,” tutup Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)
