120 Pejabat Kabupaten Kapuas Hulu Ucapkan Sumpah Janji Jabatan


Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, SH melakukan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017, di Aula Sekretariat Daerah setempat, Senin 16 Oktober 2017 pukul 09.00 WIB. Sebanyak 120 pejabat diambil sumpah dan janjinya dalam kegiatan tersebut. Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, SH menuturkan, pelantikan tersebut untuk menghindari stagnasi pelayanan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap masyarakat, sebab ada beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong. “Ada 12 posisi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) (Pimpinan Tinggi Pratama) yang dirangkap oleh Plt (pelaksana tugas). Ini harus segera di isi karena Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan bahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 juga,” papar Bupati Kapuas Hulu.

Untuk eselon II ini, Bupati Kapuas Hulu juga mengatakan, baru pertamakali ditentukan lewat proses lelang jabatan. Dalam lelang jabatan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bekerjasama dengan akademis. “Semoga yang lalui tes lelang ini sesuai harapan,". Lebih rinci, Bupati Kapuas Hulu mengatakan, melalui sistem lelang ini ada pilihan 3 nominasi untuk satu posisi jabatan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil lelang tersebut, suka tidak suka harus dijalani karena lelang jabatan ini amanat undang-undang. Menurut Bupati Kapuas Hulu, terkadang kenyataan dalam penyelenggaraan Pemerintahan ada pejabat yang secara fisik dan akademis terlihat bagus, namun praktek kerja belum tentu sama. "Kami harap hasil teori sama dengan prakteknya," tutur Bupati Kapuas Hulu. Diluar pelantikan, Bupati Kapuas Hulu mengatakan pula, ada juga rotasi jabatan. Rotasi itu bertujuan untuk memberi nuansa baru sehingga dalam tugas, pejabat tidak jenuh. "Saya ingatkan PNS (Pegawai Negeri Sipil) itu sebagai pelayan masyarakat, ini harus jadi roh dan dorongan dalam kerja," ucap Bupati Kapuas Hulu.

Hal terpenting lainnya, tambah Bupati Kapuas Hulu, masalah visi dan misinya sebagai Kepala Daerah harus diterapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui program-program yang singkron. “Saya ingatkan ke pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baik yang sudah lama menjabat dan baru dilantik, bahwa hasil review Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu harus disesuaikan dengan visi misi Bupati Kapuas Hulu, sebab masih terdapat tidak keseuaian penyusunan program,” ungkap Bupati Kapuas Hulu. Kemudian masalah anggaran daerah yang terbatas, Bupati Kapuas Hulu menginstruksikan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus buat kegiatan bersama dengan Pemerintah Pusat. Usahakan Kabupaten Kapuas Hulu dapat program dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kalau hanya berharap dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) susah untuk membangun Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Bupati Kapuas Hulu dua periode ini. (Doc. Bidang SAI-DKIS)

Share Post: