Kabupaten Kapuas Hulu sejak lama ditetapkan sebagai kabupaten konservasi. Keadaan ini memberi dampak positif dan negatif bagi daerah setempat, disatu sisi ada kontribusi dunia berupa dana bantuan, namun disisi lain aktifitas masyarakat adat yang ada didalam kawasan hutan menjadi terkekang karena adanya aturan kehutanan.

Untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) cabang Kabupaten Kapuas Hulu menggelar seminar musyawarah masyarakat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis 9 Februari 2017, dan dihadiri Staf Ahli Presiden Republik Indonesia, Usep Setiawan.

Ketua pengurus cabang AMAN Kapuas Hulu, Dominikus Uyup mengatakan, seperti diketahui bersama, Kapuas Hulu memiliki Taman Nasional Danau Sentaraum dan Taman Nasional Betung Kerihun (TNDS-BK). Pada dua taman nasional tersebut, ada banyak masyarakat adat yang tinggal. Mereka sekarang ini kesulitan membuat kebun karena aturan kawasan hutan. Berharap ada perlindungan hukum dengan masyarakat adat, terkait kearifan lokal, terutama berladang.

Masyarakat adat Kapuas Hulu sangat mendukung upaya pelestarian lingkungan atau menjaga hutan. Akan tetapi, masyarakat adat juga menginginkan ada timbal balik pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selain menyuarakan tentang solusi permasalahan kawasan hutan, seminar yang diadakan pihaknya akan menyusun program AMAN Kapuas Hulu selama lima tahun kedepan. Penyusunan program AMAN melibatkan seluruh pemangku adat

Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir,SH, mengatakan mengapresiasi adanya kegiatan seminar. Apalagi tema yang diangkat adalah masyarakat adat dalam partisipasi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu. Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup terkenal didunia. Apalagi seluruh wilayahnya masuk dalam wilayah Jantung Borneo yang berkontribusi dalam menghasilkan oksigen bagi dunia. Akan tetapi Kabupaten Kapuas Hulu yang berstatus konservasi, karena harus tetap menjaga kelestarian hutan. Sementara Kabupaten Kapuas Hulu membutuhkan investor dalam pembangunan ekonomi daerah.

Sementara untuk kompensasi sendiri, dikabarkan ada 24 juta us dolar dari Pemerintah USA ke 3 kabupaten konservasi, salah satunya Kabupaten Kapuas Hulu. Dana ini disalurkan ke daerah lewat NGO (Non Governtment Organization) atau LSM.

Akan tetapi jika NGO dapat memanfaatkan dana kotribusi konservasi tersebut selaras dengan program Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga bentuknya tidak sekedar kegiatan sosialisasi semata. Kegiatan Seminar yang diadakan AMAN cabang Kabupaten Kapuas Hulu turut dihadiri Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero SH serta jajaran DPRD Kapuas Hulu. Ada pula Sekretaris Jenderal AMAN, Abdon Nababab, Ketua DAD Kapuas Hulu, Agus  Mulyana, Ketua Umum MABM Kapuas Hulu, Nusantara Gawat, beserta para punggawa dan tumengung, termasuk pihak Balai Besar Taman Nasional Danau Sentarum dan Betung Kerihun.