Ketua Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Saber Pungli (sapuh bersi pungutan liar) Kalimantan Barat, Kombes Pol. Drs. Andi Musa menuturkan, saat ini kasus Pungli (pungutan liar) menjadi sorotan masyarakat Kalimantan Barat. Salah satu diantaranya ialah Oprasi Tangkap Tangan (OTT) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau. “Saat ini kasus di Sanggau masih dalam proses,” kata Ketua UPP Saber Pungli Kalbar, disela kegiatan sosialisasi UPP Saber Pungli Kalbar di aula Korpri, Putussibau, Selasa 03 April 2018.
Ketua UPP Saber Pungli Kalbar menegaskan, dirinya tidak bangga dengan banyaknya OTT hasil penangkapan. Namun ini perlu agar unit pelayanan publik melayani masyarakat dengan baik tanpa pembebanan maupun pungutan kepada masyarakat. “Lewat media, saya harapkan ini bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Mari kita cerdaskan warga masyarakat. Kalau ada pelayanan publik kita yang melakukan Pungli, segera laporkan. Jangan takut,”. Selain itu masyarakat harus memiliki kesadaran untuk tidak melakukan penyuapan maupun membujuk oknum dilayanan publik itu sendiri, soalnya antara yang melakukan suap dan penerima suap akan dikenakan Hukum juga karena aturannya jelas. “Tapi yang menjadi kunci itu penyelenggara Negara, harus memang betul-betul sudah menolak adanya kegiatan Pungli tersebut,” ungkap Ketua UPP Saber Pungli Kalbar.
Sejauh ini Ketua UPP Saber Pungli Kalbar mengatakan, pihaknya mendapatkan masukan dan keluhan dari masyarakat terhadap praktek Pungli yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik. “Keluhan yang masuk ke saya itu misalnya dalam urusan pertanahan dan TKI di Entikong. Sehingga dua hal ini menjadi atensi kami untuk dilakukan penyuluhan dan sosialisasi Saber Pungli,”. Dampak dari adanya praktek Pungli tentunya akan merugikan daerah itu sendiri. Seperti daya saing antara daerah itu akan menjadi rendah, belum lagi pertumbuhan ekonominya juga rendah. “Sebab ketika orang ingin investasi didaerah tersebut dibebani dengan syarat yang rumit ditambah lagi dengan Pungli, tentunya pelaku usaha ini akan malas untuk masuk ke daerah tersebut,” tutup Ketua UPP Saber Pungli Kalbar.
Tim UPP Saber Pungli Kalimantan Barat melakukan sosialisasi Saber Pungli ke setiap Kabupaten/Kota. Hal ini untuk mempersempit praktek pungli oleh oknum terentu. Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, SH sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh UPP Saber Pungli Kalimantan Barat yang melakukan sosialisasi Saber Pungli di Bumi Uncak Kapuas. “Sebelumnya juga kami sudah mengukuhkan tim Saber Pungli Kabupaten Tahun 2016 lalu, kami harapkan tim Saber Pungli yang sudah dikukuhkan itu bisa menjaga amanah masyarakat,” papar Bupati Kapuas Hulu.
Bupati Kapuas Hulu mengungkapkan, dibentuknya tim Saber Pungli ini bertujuan untuk mewujudkan Pemerintah yang berlaku adil dalam meningkatkan hidup berbangsa dan bernegara. “Sebab Pungli ini biasa terjadi pada pelayanan publik seperti dalam pembuatan KTP, pembuatan surat tanah, izin usaha maupun pelayanan dirumah sakit,”. Untuk di Kapuas Hulu sendiri kasus Pungli sangat minim. Maka dengan adanya sosialisasi Saber Pungli ini merupakan bentuk pembinaan, demi pelayanan publik untuk menghindari Pungli yang terjadi. “Saya himbau agar OPD memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tanpa adanya pungutan sepeserpun,” tutup Bupati Kapuas Hulu.
