Pemerintah kedepan semakin dituntut profesional. Bukan hanya sebatas menyusun program dan anggaran, namun juga pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Bupati Kapuas Hulu, AM Nasir, S.H. mengatakan, pimpinan OPD Kabupaten Kapuas Hulu saat ini tidak bisa main-main lagi. Sebab pekerjaan itu mencakup semua aspek, mulai dari pelayanan hingga pelaporan keuangan. "OPD saat ini memang babak belur, tapi inilah tuntutan saat ini," kata Bupati Kapuas Hulu, disela acara sosialisasi pelayanan publik yang diadakan Ombudsman RI Perwakilan Kalbar di aula DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Kamis 11 April 2019.

Bupati Kapuas Hulu memaparkan, sekarang selain pengawasan ada bentuk petisi, untuk penilaian kepuasan pelayanan publik. Saat ini, pelayanan publik itu sudah cukup baik di Kabupaten Kapuas Hulu. "RSUD kita sudah akreditasi utama. Dukcapil kita juga masuk 23 terbaik di Nasional perekaman KTP, ini bagian dari pelayanan publik," papar Bupati Kapuas Hulu.

Kedepan, Bupati Kapuas Hulu mengatakan, sesuai dengan komitmen Pemda Kabupaten Kapuas Hulu, OPD harus meningkatkan pelayanan publiknya. "Tadi sudah ada lima OPD dinilai Ombudsman, maka pelayanan publik itu harus semakin ditingkatkan. OPD harus tindak lanjut sesuai standar pelayanan yang diharapkan masyarakat," tutup Bupati Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)