Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kementerian Dalam Negeri telah membentuk Lembaga Pengabdian Masyarakat Perbatasan. Lembaga tersebut akan memfokuskan kegiatan di Kecamatan Badau dan Batang Lupar.

“Kami telah bekerja sama dengan Pemeintah Daerah (Pemda) untuk kegiatan pendampingan masyarakat perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Ini targetnya di Kecamatan Badau dan Batang Lupar” kata Gubernur IPDN, Prof. Dr. Ermaya Suradinata, saat sosialisasi pembukaan kegiatan pendampingan masyarakat perbatasan di Aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu 05 April 2017.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sekarang ini harus turun ke Daerah perbatasan dan Pulau terluar serta Daerah terpencil untuk mensukseskan program Pemerintah sesuai Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Oleh sebab itu IPDN sudah masuk di seluruh perbatasan termasuk Kabupaten Kapuas Hulu.

"Program Negara adalah membangun dari Daerah terdepan, seperti Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah serambi Negara, jadi kami ada di sini" tutur Ermaya Suradinata.

Gubernur IPDN, Prof. Dr. Ermaya Suradinata menuturkan, isntitusinya akan mengirimkan Peraja ke Kecamatan Badau dan Batang Lupar. Para Peraja tersebut akan membantu berbagai aspek pembangunan Pemerintah Kecamatan dan Desa, serta melakukan reset.

“Saya akan kirim Mahasiswa ke perbatasan di sini. Kami akan berusaha membantu pembangunan perbatasan, termasuk membangun rumah tidak layak huni, menjadikan layak huni. Kami akan cari rumah tersebut, bangun, dan setelah selesai di berikan ke masyarakat yang bersangkutan. Kami juga akan masuk ke monografi (karangan) Desa, jadi monografi itu akan kami lengkapi dan di tinggalkan ke pihak Kecamatan terkait” papar Ermaya Suradinata.

Pemerintahan sekarang ini di hadapkan dengan kondisi yang kompleks. Seperti Kabupaten Kapuas Hulu yang juga mengedepankan konsep konservasi (pemeliharaan). Dari konsep konservasi tersebut tata kelola ruang memang perlu di perhatikan. Kalau tidak secepatnya di tanggulangi dan tidak di kelola dengan benar akan berakibat tidak baik.

Untuk memperbaiki ini, inovasi (pembaharuan) adalah ujung tombak. Sebab itu perlu pendampingan, pengkajian secara tepat. “Semoga karya kami nanti memberi manfaat untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu” ungkap pimpinan institusi yang di dirikan Presiden Soekarno pada 17 Maret 1976 di Malang ini.

Dengan adanya peran pendampingan IPDN pada masyarakat perbatasan, Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kapuas Hulu, H. M Yusuf mengatakan, Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Kabupaten konservasi degan adanya Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Dua Taman Nasional ini juga salah satu Taman Nasional terbesar di Kalimantan Barat.

“Dengan sempitnya ruang gerak dari konservasi ini hendaknya ada inovasi usulan untuk pembangunan yang lebih baik dari IPDN” tutur M Yusuf saat menyampaikan sambutan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, AM. Nasir, SH.

Kabupaten Kapuas Hulu memang salah satu Kabupaten perbatasan dengan  total 23 Kecamatan, 278 Desa dan 4 Kelurahan. Jumlah penduduk seluruhnya ada 236.888 jiwa, degan mata pencaharian petani padi, kebun karet dan nelayan. Dari jumlah Kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, ada 6 Kecamatan lini satu (garis tengah) yaitu Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau dan Puring Kencana.

Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kapuas Hulu, H. M Yusuf menambahkan, Indonesia saat ini menjadikan perbatasan sebagai beranda depan yang harus di bangun. Ini tentunya membutuhkan kebijakan khusus berupa hal berpihak pembangunan yang lebih besar. Tapi sudah terlihat hal berpihak tersebut sudah nyata dengan adanya kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 16 maret lalu.