Wakil Bupati Kapuas Hulu, Antonius L. Ain Pamero, S.H. menuturkan, Pra-musrenbang adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan terhadap usulan Desa, Kecamatan dan Perangkat Daerah. Kegiatan ini juga sebagai bahan penyempurna Rencana Kerja Pejabat Daerah (Renja PD) yang diintergrasikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021. "Dalam percepatan pencapaian visi misi itu semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berfokus meningkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan ekonomi sektor unggulan, meningkatkan kemandirian Desa dan pemberdayaan kelompok masyarakat, menurunkan angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar," ucap Wakil Bupati Kapuas Hulu, dalam rapat Pra-musrenbang di Aula DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu 20 Maret 2019.
Fokus pembangunan daerah itu bisa tercapai bila semua OPD serius dan singkron, tidak berjalan sendiri-sendiri. Pra-musrenbang harus memperhatikan hasil yang sudah disepakati dalam Berita Acara musrenbang Kecamatan 2019. "Proses Musrenbang selama ini sudah sesuai aturan. Mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Dalam pelaksanaan itu kita mulai dengan semua termuat dalam e-planing. Apa yang diusulkan tidak terlepas dari enam fokus pembangunan,". Wakil Bupati Kapuas Hulu menambahkan, program pembangunan harus sesuai dengan kemampuan APBD. Sebab itu tidak semua usulan masyarakat dapat terprogramkan. "Satu Kecamata usulkan lima skala prioritas Kecamatan. Ini mungkin tidak semua dapat terakomodir," papar Wakil Bupati Kapuas Hulu.
Dalam APBD 2019 ini, sudah 50 persen lari ke belanja pegawai. Kemudian anggaran pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 10 persen, ada juga sekian persen. Ini pos anggaran yang sudah jadi syarat mutlak. "Tinggal belasan persen dana APBD yang dikelola untuk seluruh Musrenbang. Untuk itu usulan yang sangat pentinglah yang kita utamakan,". Karena APBD itu minim, Wakil Bupati Kapuas Hulu tegaskan agar OPD dapat mengupayakan program pembangunan dari APBN. "Masing-masing OPD kalau ada kunjungan kepusat usulkan program yang daerah butuhkan ke Kementerian terkait," pesan Wakil Bupati Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)
