Direksi PD. Uncak Kapuas Dirampingkan


Setelah mengalami pasang surut beberapa tahun terakhir, akhirnya Direksi Perusahaan Daerah (PD). Uncak Kapuas dirampingkan. Kini, Badan Usaha Milik Dareah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tersebut dinakodai Pardi dan Ahmad Mohtar. Pardi menjabat sebagai Direktur utama, sedangkan Ahmad Mohtar menjabat Direkur bagian Administrasi sekaligus bagian keuangan. “Dulunya empat Direksi, karena ada yang mengundurkan diri jadi tinggal dua Direksi saja,” kata Sarjani, S.E., Kasubag Bina Usaha pada Bagian Ekonomi Sekertariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (3/2/2015).

Berkaitan dengan sistem kerja, lanjutnya, masih tetap sama dengan struktur Direksi yang lama. Untuk bidang usaha, PD.Uncak Kapuas saat ini hanya mengurus Mess Pemerintah Daerah dan Apotik Rakyat. Ia pun meyakini, PD. Uncak Kapuas dapat mengelola bidang usaha yang tersisa, terutama apotik. Menurutnya apotik sudah mendapat posisi yang strategis, tinggal menggelola Administrasi dengan benar. “Sebelumnya PD. Uncak Kapuas ada juga bidang usaha gas LPG, bengkel motor dan alat tulis kantor, tapi sudah tutup,” ujar Sarjani, S.E., Kasubag Bina Usaha pada Bagian Ekonomi Sekertariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Agar mendapatkan dana penyertaan modal, tambahnya, perusahaan daerah setiap tahun harus mengajukan rencana anggaran perusahaan, baik untuk perencanaan pengembangan dan peningkatan usaha, perkiraan prospek keuntungan dan prediksi serapan tenaga kerja. Pengajuan rencana anggaran perusahaan itu harus diserahkan sebelum masa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tahun lalu, PD.Uncak Kapuas belum mengajukannya, jadi penyertaan modal untuk tahun ini tidak teranggarkan. Pemkab Kapuas Hulu pun tidak bisa alokasikan penyertaan modal begitu saja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Jadi untuk pengembangan bidang usahanya, PD Uncak Kapuas harus cari dari pihak ketiga, mereka bisa saja hutang dulu,” papar Sarjani, S.E., Kasubag Bina Usaha pada Bagian Ekonomi Sekertariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ia menerangkan, Badan Usaha Milik Dareah (BUMD) memang memiliki misi orientasi sosial publik, dari itu kadang kala perusahaan daerah mengalami kerugian. Walau pun mengemban orinentasi sosial, bukan berarti perusahaan daerah tidak boleh untung. “Seharusnya, penyertaan modal yang telah diberikan Pemkab Kapuas Hulu bisa dikelola dengan baik oleh Badan Usaha Milik Dareah (BUMD), sehingga perusahaan daerah tersebut mandiri, tidak disertakan modal setiap tahunnya,” ungkap pria yang pernah bertugas pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi Kabupaten Kapuas Hulu ini.

Sejauh ini, lanjut Kasubag Bina Usaha pada Bagian Ekonomi Sekertariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, perusahaan daerah rutin membuat laporan keuangan dan menyerahkan pada pihaknya. Perusahaan daerah pun selalu mendapat evaluasi, yang kemudian disusul audit kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Pontianak. Kemudian ada pula audit keuangan oleh Akuntan Publik (Jasa Tata Pembukuan) yang selanjutnya dilaporkan kepada BPK-RI. “Dari hasil audit yang telah dilakukan selama ini, tidak ada temuan kerugian yang bersifat penyelewengan,” tutupnya. (Yohanes/Dishubkominfo Kab. KH)

Share Post: