Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu melalui Sekretaris Dinas, Miftahul Jannah, S.Pi., M.M. bersama staf Bagian Umum dan Aparatur, Ahmad Zairin, A.Md.Kom. menghadiri rapat sinkronisasi data dan pembaharuan peta jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian dan Pangan, pada Rabu (29/10/2025).
Rapat ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025, serta memastikan kesesuaian antara struktur organisasi, kebutuhan jabatan, dan formasi ASN di setiap perangkat daerah.
Kegiatan dihadiri oleh Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Ketua Panitia Kegiatan, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, BKPSDM Kapuas Hulu, pimpinan dan perwakilan OPD, serta perwakilan dari kantor kecamatan se-Kabupaten Kapuas Hulu.
Dalam arahannya, Pj. Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Willy Brordus Lasah, S.E. menekankan pentingnya kegiatan sinkronisasi data ini sebagai langkah strategis dalam penataan birokrasi yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.
“Penataan ASN dan pembaharuan peta jabatan bukan sekadar administratif, tetapi juga langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Diharapkan setiap perangkat daerah dapat memastikan data jabatan dan struktur organisasinya sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi saat ini,” ujar Willy.
Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan, Yovinus Riady, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan keselarasan data jabatan antar-OPD dan memperbaharui struktur sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
“Melalui sinkronisasi ini, diharapkan setiap perangkat daerah memiliki data jabatan yang valid, terbarukan, dan dapat menjadi acuan dalam penataan sumber daya aparatur secara berkelanjutan,” jelas Yovinus.
Dengan adanya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berharap dapat memperkuat sinergi antar-OPD serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan efisien, sejalan dengan arah kebijakan reformasi birokrasi tahun 2025.
