Dana Desa Bisa Untuk Kegiatan Lintas Bidang


Pemanfaatan Dana Desa (DD) di Tahun 2018 nampaknya sedikit fleksibel. Pihak Desa sudah diperbolehkan untuk menggunakan anggaran tersebut untuk bentuk kegiatan lintas bidang. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu, Muhtarudin, menuturkan, prioritas Tahun 2018 sudah ada aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan Sana Desa di Tahun 2018. Dalam aturan ini prioritasnya hampir sama dengan di Tahun 2017, hanya bertambah satu poin, yaitu boleh untuk pembiayaan bersifat lintas sektoral. "Prioritasnya tetap pada bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Lalu ditambahkan pembiayaan program bersifat lintas bidang seperti kegiatan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), kampung KB (Keluarga Berencana) serta p2wkss (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera). Kemudian prioritas lain adalah penguatan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait  (Embung Desa), sarana prasarana olah raga, termasuk produk unggulan Desa," kata Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu saat ditemui ditempat kerjanya, Selasa 10 Oktober 2017.

Untuk nominal besaran Dana Desa per Desa di Tahun 2018, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas mengatakan, Dirinya belum mengetahuinya. Menurutnya, nominal Dana Desa per Desa ada formula perhitungan yang telah ditetapkan Pemerintah. Formula perhitungan di Tahun 2017, besaran Dana Desa yang diterima Desa dihitung dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan dan geografis. Pembagian dari total floating Dana Desa se Indonesia, 90 persennya dibagi rata ke seluruh Desa, sedangkan 10 persennya dibagi ke Desa berdasarkan tingkat kemiskinan, luaswilayah, geografis. Untuk Tahun 2018 dari Kementerian Keuangan RI mengubah pembangian floting Dana Desa jadi 80 persen dibagi rata keseluruh Desa dan 20 persen dibagi sesuai tingkat kemiskinan, luas wilayah serta geografis. "Formula ini yang kita tunggu sistem perhitungannya dari Kementerian Keuangan. Kalau sudah tahu baru bisa terlihat berapa besar Dana Desa untuk masing-masing Desa di Kabupaten Kapuas Hulu," tegas Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas Hulu. (Doc. Bidang SAI-DKIS)

Share Post: