Jabatan Bupati mengamanatkan tugas kerja yang sangat berat, mulai dari menentukan arah Pemerintahan dan pembangunan dari berbagai aspek, kemudian menentukan berbagai kebijakan kebutuhan masyarakat yang terkadang beresiko di mata Hukum. Hal ini ternyata belum sebanding dengan gaji yang didapat. Bupati Kapuas Hulu, AM. Nasir, S.H menuturkan, gaji Kepala Daerah tingkat Kabupaten sangat kecil. Hal ini dirasakannya, kurang sebanding dengan tanggung jawab serta resiko kerja. “Gaji saya dan tunjangannya hanya Rp 6 juta lebih. Ini memang kurang sebanding dengan tanggung jawab,” tegas Bupati Kapuas Hulu, Selasa 28 November 2017.
Untuk tingkat Kabupaten saja, kata Bupati Kapuas Hulu, gajinya bahkan dibawah dokter spesialis yang bertugas di Bumi Uncak Kapuas. Padahal dari sisi kerja Bupati cukup beresiko, kebijakan yang salah dapat menjeratnya ke Hukum. “Bupati dengan dokter spesialis juga jauh perbandingannya. Mereka (dokter spesialis) gajinya Rp 30 juataan, saya tahu itu karena saya yang tanda tangan,”. Menurut Bupati Bupati Kapuas Hulu, gaji yang minim bukan hanya dirasakan dirinya, tetapi juga Bupati serta Wali kota di daerah lainnya. Sebab itu, beberapa waktu lalu para Bupati mengusulkan penambahan gaji ke Presiden RI, Joko Widodo. “Para Kepala Daerah sudah menyampaikan hal ini dengan presiden. Itu memang sudah dicatat oleh beliau, namun belum tahu realisasinya kapan,” papar Bupati Kapuas Hulu.
Bupati Kapuas Hulu mengatakan, Pemeritan Pusat perlu juga memperhatikan para Kepala Daerah dari sisi gaji. Seperti halnya Pemerintah Pusat memperhatikan kesejahteraan pimpinan dan anggota Legislatif. “DPR RI dan DPRD sudah naik, Kepala Daerah perlu juga diperhatikan,” tutup Bupati Kapuas Hulu.(Doc. Bidang SAI-DKIS)
