Bupati Kabupaten Kapuas Hulu AM. Nasir, SH membuka workshop penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu di Aula Kantor Bupati setempat, Selasa 16 Mei 2017.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Tim Teknis KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu tersebut melibatkan jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, pelaku usaha, Pemerintah Kecamatan, Non Government Organisation (NGO). Hadir pula tim ahli dari Institute Teknologi Bandung (ITB).
Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, AM Nasir, SH mengungkapkan, dokumen rencana tata ruang KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu yang akan disusun diharapkan menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadi solusi alternatif dalam pengembangan Wilayah dengan mengintegrasikan pembangunan Pedesaan serta interaksi antara pusat kawasan agropolitan dengan pusat-pusat produksi. “Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap adanya keseriusan sehingga menghasilkan dokumen rencana tata ruang KSK berkualitas” harap AM. Nasir.
Lanjutnya, pada tahap implementasi dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan diharapkan akan berdayaguna untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Bupati juga menyambut baik upaya penyusunan dokumen rencana tata ruang KSK tersebut, sebagai Kabupaten konservasi Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi kawasan hutan sebesar 75,6 persen dari luas Wilayah Kabupaten. Hal ini juga sudah termaktub (tercantum) dalam Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2015 tentang penetapan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten konservasi. “Hal ini sudah jelas menyatakan bahwa Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai peran cukup besar dalam mendukung aspek lingkungan, baik ditingkat Nasional maupun Internasional” kata AM. Nasir.
Untuk itu Kabupaten Kapuas Hulu seharusnya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Pusat dan Dunia Internasional dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Bisa berwujud bantuan pendanaan khusus. “Salah satunya kita bisa berkolaborasi program antara Pemerintah Pusat dan Kabupaten dalam mengimplementasi KSK Agropolitan” pungkas AM. Nasir.
Ketua Tim Teknis KSK Agropolitan Kabupaten Kapuas Hulu Budi Prasetiyo mengungkapkan, pertemuan itu bertujuan untuk mendiskusikan kondisi Wilayah dalam rencana pengembangan KSK Agropolitan. “Kita juga membahas konsep green economy dalam pengembangan KSK Agropolitan bersama tim ahli serta menyerap masukan para pemangku kepentingan” terang Budi Prasetiyo.
Budi Prasetiyo berharap melalui kegiatan tersebut, tercipta pemahaman bersama mengenai pengerjaan rencana pengembangan KSK Agropolitan. “Hal yang paling kita harapkan adalah terkumpulnya informasi awal yang di butuhkan dalam rencana pengembangan KSK Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu” harap Budi Prasetiyo.
Sementara itu, Ladscape Leader World Wide Fund for Nature (WWF) – Indonesia Program Kalimantan Barat, Anas Nasrullah mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 lalu telah menandatangani nota kesepahaman untuk pengembangan KSK Agropolitan di tujuh Kecamatan. Yakni Kecamatan Pengkadan, Hulu Gurung, Sejiram, Semitau, Silat Hilir, Silat Hulu dan Empanang.
Menurut Anas Nasrullah, kerja sama itu meliputi perencanaan, implementasi program, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi pembangunan KSK Agropolitan. Hal itu merupakan perwujudan rencana tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. “Dalam penyusunan rencana pengembangan KSK Agropolitan ini, WWF – Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menggandeng pihak Institute Teknologi Bandung (ITB).
Dalam kesempatan tersebut, Pakar Perencanaan Wilayah dan Perdesaan PT. LAPI ITB, Dr. Delik Hudalah menjelaskan, pihaknya yang terdiri dari 11 orang akan melakukan pre – eliminary survey di kawasan KSK Agropolitan. “Semoga kami dapat berkontribusi signifikan dalam manifestasi sistem agribisnis antara Pedesaan dan Perkotaan” kata Dr. Delik Hudalah.
Dr. Delik Hudalah berharap melalui upaya tersebut akan tercipta akselerasi pembangunan ekonomi Wilayah dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu. “Kita akan coba kumpulkan informasi dari para pihak melalui workshop dan pre – eliminary survey” tutup Dr. Delik Hudalah.
