BUCHARI JELASKAN SIAPA YANG BERHAK MENERIMA BLT DARI DANA DESA


Laporan KIM Entugan Hulu
A. Hartawansyah Praniansyah

Informasi Suhaid. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu melakukan Video Konference ( Vikon ) kepada kepala desa se Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk kecamatan suhaid vikon dilakukan di gedung pertemuan desa nanga suhaid. Kamis (23/4/2020).

Dalam vikon tersebut, DPMD Kapuas Hulu menjelaskan Tekhnis penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT ).

Dikutip dari laman TEMPO.CO, yang diterbitkan pada Sabtu, 18 April 2020 15:05 WIB, Jakarta, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berasal dari dana desa untuk warga disalurkan pada April hingga Juni 2020.

“Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu 18 April 2020.

Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim mengatakan dana desa diperbantukan untuk memberikan BLT kepada masyarakat miskin atau ekonomi lemah saat pandemi COVID-19.

“BLT dana desa diberikan kepada warga kurang mampu di desa yang belum mendapatkan program bantuan pemerintah di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan kartu pra kerja.”

Menanggapi program pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan DPMD Kabupaten Kapuas Hulu, maka M. Buchari, S.Sos I selaku pendamping desa Kecamatan Suhaid berharap agar pemerintahan desa melakukan musyawarah dan turun langsung ke lapangan dalam menentukan penerima BLT.

” Mengacu pada Permendes No 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes No 11 Tahun 2019, PMK No 10, 35 dan 40 yang mengatur hal tersebut, maka terkait penyaluran BLT dari Dana Desa perlu saya jelaskan beberapa hal, diantaranya :
1. Dana Desa tahap 1 yang sudah dicairkan dan sudah dibelanjakan maka BLT menggunakan Dana Desa Tahap 2.
2. Apabila sudah pernah mengajukan APBDes, maka Dana Desa tahap 1 yang belum dicairkan dan akan diperuntukkan untuk BLT untuk segera dilakukan perubahan APBDes.
3. Prioritas BLT untuk 3 bulan, yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020.
4. Bagi Desa yang mendapatkan Dana Desa dibawah 800 juta maksimal 25% untuk BLT, dan 800 juta sampai 1.2 Milyar maksimal 30% untuk BLT, dan diatas 1.2 Milyar maksimal 35%.
5. Penerima BLT adalah Masyarakat yang tidak mampu, kategorinya ada didalam 14 item, bisa dilihat apakah salah satu kategori terpenuhi ?, kemudian yang tidak menerima bantuan PKH, BPNT dan Bantuan Sosial lainnya.
6. Seringkali bantuan menjadi polemik ditengah masyarakat, maka menyikapi hal itu pemerintahan desa harus harus turun kelapangan, lakukan survei dengan benar dan hasil surve tersebut di musyawarahkan dalam menentukan yang berhak menerimanya.
7. Dan apabila Dana Desa untuk BLT tidak mencukupi dalam penganggarannya, karena batasan maksimal persentasinya itu, maka pihak desa harus mengajukan permohonan ke tingkat diatasnya, seperti ke Camat dan Pemerintah terkait di Kabupaten jika memang kuota harus dipenuhi, tapi apabila pengajuan tidak disetujui maka pihak desa harus melihat lagi kriteria yang lebih penting sesuai persentasi maksimal anggaran untuk BLT. Maka sebenarnya pihak desa dalam pengajuan APBDes bukan hanya melakukan perubahan anggarannya saja tp peruntukan anggaran juga harus berubah, khususnya terkait covid 19 ini.” Jelasnya.

Share Post: