Bentuk Tim Penyelesaian Batas Desa


Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berusaha untuk menuntaskan masalah batas Desa yang belum terselesaikan hingga saat ini. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan membentuk Tim khusus.

"Dalam penyelesaikan batas Desa dan Patok Desa, kita akan membentuk Tim ditingkat Kabupaten. Tim ini terdiri dari Kami, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Perkebunan dan Kehutanan, dan lainnya, termasuk Bagian Pemerintahan," terang Marcellus, S.Sos, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa (10/2/2015) di ruang kerjanya.

Selain Tim Kabupaten, untuk penyelesaian batas Desa ini juga akan melibatkan Camat, Kepala Desa (Kades), tokoh masyarakat dan tokoh adat. Karena kalau mereka tidak ikut serta, maka persoalan batas Desa tidak akan bisa terselesaikan. "Khusus untuk batas antara Desa terdepan Kecamatan harus melibatkan Bagian Pemerintahan," pungkas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Agar dapat bekerja efektif, tentu Tim Kabupaten harus memiliki dana. Anggaran mereka akan dibackup dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu dan dana Desa melalui ADD (Alokasi Dana Desa) masing-masing. "Kadang-kadang agak sulit menyelesaikan batas Desa. Ini karena antara Desa yang saling bertetangga tersebut tidak memiliki kesepakatan. Saling klaim, sehingga penetuan batas Desa berlarut-larut," papar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Bila persoalan batas ini bisa terselesaikan, maka akan dilakukan pemasangan patok desa. Untuk itu, akan melibatkan ahlinya. Sebab, menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kapuas Hulu, untuk pemasangan patok Desa harus ada ahli pemetaan."Akan kita upayakan penyelesaian batas dan patok Desa ini semaksimal mungkin," ujarnya.

Sebuah desa, lanjut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kapuas Hulu harus jelas batas, patok dan profilnya. Ini sebenarnya dapat dikelola berdasarkan asal usul Desa dan adat istiadatnya. Bila semua tersebut jelas, maka diharapkan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga ada penghasilan bagi Desa. "Untuk pencairan dana ADD (Alokasi Dana Desa), nanti kita akan prioritaskan kepada Desa yang batas Desanya selesai dan administrasinya bagus. Ini bukan untuk menghambat, tetapi memacu Desa-desa agar lebih peduli untuk menyelesaikan batas Desa dan administrasi desanya," demikian ucap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kapuas Hulu. (Yohanes/Dishubkominfo Kab. KH)

Share Post: