Anggota DPRD-Kapuas Hulu Minta Perbankan Transparan Soal CSR


Anggota DPRD Kapuas Hulu dari fraksi Golkar H. Wan Taufiqurahman minta semua perbankan yang ada di Kapuas Hulu menjalankan tanggung jawab CSR (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat, terutam PT. Bank Kalbar Cabang Putussibau. Pasalnya Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selalu menyertakan modal yang cukup besar pada Bank Pemerintah Daerah itu. “Bank Kalbar cabang Putussibau itu mesti di evaluasi, apa Corporate Social Responsibility (CSR) yang mereka berikan pada masyarakat Kapuas Hulu ini, tidak cukup ambulan atau beberapa bantuan lain. Mereka mesti transparan dengan Corporate Social Responsibility (CSR), sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diamanatkan dalam undang-undang yang mengatur tentang reaslisasi Corporate Social Responsibility (CSR),” tuturnya, saat ditemui wartawan di gedung DPRD Kapuas Hulu, belum lama ini.

Pria yang akrab disapa Wantaufiq ini menegaskan, Bank Kalbar harus transpran mengenai Corporate Social Responsibility (CSR mereka sebagaimana diatur di dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 dan  UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15,17 dan 34. Apalagi pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu yang memberikan penyertaan modal yang paling besar untuk Bank Kalbar ini.

Tidak hanya Bank Kalbar, per Bank kan lainnya juga mesti melakukan hal yang sama, demikian juga dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk perusahaan perkebunan sawit, pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) mestilah sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga apa yang di berikan tepat guna. “Masyarakat jangan ragu jika ada perusahaan yang tidak menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) segera melapor ke DPRD Kapuas Hulu,” terangnya.

Ditegaskanya lagi, setiap perusahaan, tak hanya perusahaan perkebunan sawit dan Bank-bank, tanpa terkecuali semua wajib jalankan Corporate Social Responsibility  (CSR). Sementara untuk daerah Kabupaten Kapuas Hulu, komitmen perusahaan menjalankan Corporate Social Responsibility (CSR) masih di ragukan. Padahal itu sudah menjadi kewajiban yang telah di atur di dalam Undang-undang yang tidak bisa ditawar-tawar perusahaan, sebagai bentuk tanggungjawab sosialnya.

“Bank Kalbar akan kami panggil dalam rapat kerja untuk mempertanyakan  Corporate Social Responsibility (CSR) mereka, kemana dan dalam bentuk apa yang disalurkan. Demikian juga dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan-perusahaan lainnya,” tegas Anggota DPRD Kapuas Hulu dari fraksi Golkar H. Wan Taufiqurahman.  Seraya mengatakan, sebagai wakil rakyat DPRD tentu siap menampung aspirasi dan memperjuangkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. (Yohanes/Dishubkominfo Kab. KH)

Share Post: