Bidang Tenaga Kerja Turut dalam Operasi Pengawasan Gabungan Terhadap WNA


Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi pengawasan gabungan terhadap WNA di Kecamatan Putussibau Selatan.  Terkait dengan hal tersebut, Disnakerintrans Kabupaten Kapuas Hulu melalui Bidang Tenaga Kerja turut serta dalam kegiatan tersebut.

Operasi pengawasan di gelar pada hari Kamis (25/3/2021) dengan target tempat operasi adalah Bandara Pangsuma Putussibau dan Yayasan Misi Masyarakat Pedalaman di Desa Melapi Kecamatan Putussibau Selatan. 

Hadir dalam kegiatan operasi tersebut adalah Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) meliputi perwakilan-perwakilan dari unsur Imigrasi, Kesbangpol, Komando Distrik Militer 506, Koramil Putussibau Selatan, Polsek Putussibau Selatan, Disnakerintrans, Polisi Hutan, KUA Putussibau Selatan, Kecamatan Putrussibau Selatan, Polisi Pamong Praja, Kejaksaan Negeri Putussibau, dan Media.

Menurut Kepala Seksi Pelatihan, Produktifitas dan Penempatan Tenaga Kerja Paulinus Totong, S.Sos., M.A.P. WNA yang ada pada Yayasan Misi Masyarakat Pedalaman yang berada di Desa Melapi berjumlah 8 KK terdiri dari 25 orang (Laki-laki 13 orang dan Perempuan 12 orang) namun 4 orang sudah pulang.

Penggunaan WNA sebagai TKA yang berada di Desa Melapi dipekerjakan sebagai rohaniawan untuk daerah-daerah pedalaman.  Totong berharap dengan penggunaan WNA sebagai TKA ini pihak yayasan melaporkan pada pihak terkait, karena ada regulasi-regulasi yang harus dipatuhi oleh para pengguna WNA sebagai TKA.

Kehadiran WNA sebagai tenaga kerja asing (TKA) juga merupakan tantangan tersendiri karena kehadiran mereka menjadikan peluang kerja menjadi semakin kompetitif. Diperlukan kerja keras serta kebijakan pemerintah yang dapat memberikan kesempatan bagi pekerja dalam negeri untuk bersaing dengan pekerja asing di Indonesia. 

Tenaga kerja asing yang bekerja harus melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dimulai dengan seleksi dan prosedur pelaksnaan hingga pengawasan. Masalah tenaga kerja asing untuk pertama kali diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing di Indonesia mengalami perubahan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja.

Berdasarkan Bab VIII Pasal 42 sampai Pasal 49 Undang- Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga Kerja menjadi dasar dalam hal penempatan di Indonesia saat ini ditambah berbagai peraturan pelaksana. Pasal 42 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Hal tersebut berarti bahwa keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia hanya dapat untuk sementara saja dan untuk posisi tertentu saja.

Untuk mendapatakan izin penggunaan tenaga kerja asing (TKA), perusahaan pengguna harus membuat lebih dulu membuat Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 220 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) menjadi dasar untuk memperoleh izin menggunakan tenaga kerja asing (TKA), izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2004 tentang tata cara izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dan disesuaikan lagi dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor. PER02/MEN/III/2008 tentang tata cara pengunaan tenaga kerja asing.

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER/02/MEN/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dalam Bab VIII pasal 22 Ayat (1) izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) diberikan oleh direktur pengendalian pengunaan tenaga kerja asing dan dalam ayat (2) izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam hal perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur atau Bupati/Walikota, melalui Dinas yang menangani ketenagakerjaan. Pungkas Totong.

Share Post: