Sambutan Bupati

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan bimbingan yang diberikan-Nya sehingga tampilan baru website pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan. website ini berisikan semua informasi mengenai semua aspek yang ada di Bumi Uncak Kapuas tepatnya Kabupaten Kapuas Hulu propinsi Kalimantan Barat (West Borneo).

selengkapnya...



Anggota DPR RI Komisi XI Dapil Kalbar H. Sukiman menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalbar untuk menggelar sosialisasi di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu, Selasa 19 Desember 2017. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan investasi dan tema yang diangkat adalah Mengenal Pengelolaan Investasi Keuangan Yang Legal  dan Logis. Kegiatan ini di ikuti Sekretaris Daerah Kapuas Hulu Ir. H. Muhammad Sukri, unsur Forkopimda, jajaran SKPD, serta elemen masyarakat. Anggota DPR RI Komisi XI, Sukiman memaparkan, sosialisasi tersebut sebagai langkah antisipasi agar pemahaman masyarakat dalam hal berinvestasi lebih cermat. Sehingga mereka tidak menjadi sasaran investasi yang bermasalah. “Mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita, karena investasi itu harus legal dan logis,” Anggota DPR RI Komisi XI, Sukiman ada banyak investasi menjanjikan tapi malah menjadi musibah kalau tidak dipahami dengan baik tujuan dan maksudnya. Apabila tidak diketahui legalitas, maka masyarakat perlu berhati-hati. “Sebab itu dalam sosialisasi ini, OJK yang akan memberi paparannya terkait investasi yang legal,” tutup Anggota DPR RI Komisi XI, Sukiman.

Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, Ir. H. Muhammad Sukri mengharapkan, masyarakat Kapuas Hulu bisa lebih paham tentang investasi. Masyarakat mau di janjikan dengan invetasi yang tidak masuk akal. “Saya rasa sosialisasi ini sangat tepat untuk mencegah pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan masyarakat awam,”. Sebelumnya kata Sekretaris Daerah Kapuas Hulu, pernah beredar berbagai jenis invetasi di daerah dan merugikan banyak orang.  “Banyak yang setres, sudah menyetor uang banyak, jual segala harta benda. Maka kita harapkan OJK bisa menjelaskan investasi yang logis kepada masyarakat,” harap Sekretaris Daerah Kapuas Hulu.

Kasubag Pengawasan Bank pada OJK Provinsi Kalbar, Suharna mengatakan, tugas dan fungsi pihaknya yakni mengatur seluruh industri jasa keuangan. Dimana ada Bank Indonesia disitu ada pengawasannya yang dilakukan oleh OJK. “OJK terbentuk atas kompleksitas di jasa keuangan, banyak produk yang bergerak di sektor jasa keuangan ini,”. OJK bertugas mengatur, mengawasi dan melindungi, misalnya mengatur seluruh industri jasa keuangan, kemudian melindungi nasabah, jangan sampai masyarakarat menjadi korban dari sektor keuangan. Yang sering terjadi literasi masyarakat masih rendah terhadap jasa keuangan, terbatasnya informasi layanan keuangan. “Apalagi perkembangan teknologi yang mempermudah penyebaran informasi hingga ke pelosok. Namun dibaliknya, banyak yang memanfaatkan dengan menjalankan investasi bodong (Investasi dengan iming-iming bunga tinggi seakan tidak akan pernah ada habisnya). Hampir setiap orang punya handphone akses informasi mudah, bisa komunikasi melalui whatsapp dan sebagainya,” papar Kasubag Pengawasan Bank pada OJK Provinsi Kalbar.

Penawaran investasi menjamur karena peningkatan pendapatan masyarakat. Masyarakat yang sudah punya pendapatan menengah keatas berminat untuk investasi dan didukung penawaran produk dan layanan yang menjanjikan. “Masyarakat kurang pemahaman tentang investasi. Semakin besar investasi yang ditawarkan, semakin tinggi resiko. Keuangannya yang dijual semakin tinggi. Lemahnya regulasi kontrol Pemerintah atau otoritas berwenang. Sehingga menimbulkan kerugian di masyarakat karena investasi bodong,”. Faktor lainnya, menurut Kasubag Pengawasan Bank pada OJK Provinsi Kalbar, masyarakat mudah tergiur ingin cepat kaya, karena hanya berorientasi pada keuntungan, tanpa mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. “Belum dipahami secara benar produk maupun izin investasi tersebut, hanya ikut-ikutan. Maka Legal dan logis ini harus diperhatikan. Legal seperti apa, logisnya seperti apa. Kalau kita belum terlalu paham produknya maka perlu dipertimbangkan,” tutup Kasubag Pengawasan Bank pada OJK Provinsi Kalbar. (Doc. Bidang SAI-DKIS)


Komentar

Belum Ada Komentar, Jadilah yg pertama.....

Tambah Komentar

Nama (required)

eMail (required)

Comment (required)

Masukkan 6 kode diatas (required)